PERLAWANAN HAMAS MELAWAN ISRAEL

Salah satu kasus kelompok pejuang Hamas (Palestina) dan Israel. HAMAS atau Haraqat Al-Muqawwama Al-Islamiyyah adalah berdiri bersamaan dengan adanya aksi intifada pertama (1987). Kelompok inib sebagian besar anggotanya terdiri dari kaum muda yang penuh semangat juang dengan berlandaskan Islam sebagai dasar organsasi. Hamas dalam orientasinya ingin membebaskan dan memerdekakan Palestina dan wilayah yang telah diduduki Israel lainnya dan mendirikan Negara atau khilafah dengan berdasarkan pada hokum Islam. Hamas mempunyai berbagai pola kegiatan perjuangan yaitu spiritual, sosial, politik, dan militer.
Dalam wilayah spiritual mereka ditekankan agar menggunakan agama Islam sebagai basis hidup. Sayap spiritual Hamas dipimpin oleh seorang syeh (syaikh) kharismatis yaitu syeh Ahmad Yassin. Dalam bidang politik Hamas dipimpin oleh seorang intelek Dr. Abdul Aziz Rantisi, salah satu bentuk gerakan politik Hamas adalah diplomasi yang mereka lakukan dengan tujuan mendapatkan dukungan dalam dan luar negeri , sedangkan dalam gerakan sosialnya mereka mendirikan klinik, sekolah dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga yang membutuhkan.
Unduh

KERJASAMA EKONOMI REGIONAL ASEAN DAN JEPANG

Hubungan kerjasama antara Jepang dengan ASEAN diformalkan sejak tahun 1973. Selanjutnya pertemuan formal dalam wadah ASEAN-Japan Forum mulai dirancang dan diadakan semenjak bulan Maret tahun 1977 Sejak saat itu ASEAN Japan Forum mulai diadakan secara rutin tiap 18-24 bulan. Diawal bulan agustus 1977, Perdana Menteri Jepang Takeo Fukuda bertemu dengan masing-masing kepala pemerintahan Negara anggota ASEAN dalam pertemuan ASEAN Summit yang ke-2 di Kuala Lumpur. Pertemuan itu kemudian dilanjutkan oleh Perdana menteri Noboru Takeshita dengan rekanannya Negara anggota ASEAN pada ASEAN Summit yang ke-3 yang diadakan di Manila pada bulan desember tahun 1987.
Pada tangggal 14 Juli 1997, Perdana menteri Jepang Ryutaro Hashimoto dalam pidatonya di singapura mengemukakan sebuah usulan kerjasama yang lebih dalam dan luas antara ASEAN dengan jepang. Usulan ini termasuk pertukaran kerjasama antara Jepang dengan ASEAN secara lebih luas dan lebih dalam, dan secara aktif bekerjasama untuk menjaga dan memelihara warisan leluhur dan menjaga serta membangun budaya Negara, joint initiative juga dikemukakan untuk mengatasi masalah konfrontasi dalam komunitas internasional seperti masalah terorisme, lingkungan, mempertinggi tingkat kesehatan dan kesejahteraan, serta penghematan energi, pertummbuhan penduduk, AIDS, perdagangan narkotika,serta penegakan hokum. Usulan yang dikenal dengan “Hashimoto Doctrine”ini diespon secara positiif oleh ASEAN.Pertemuan selanjutnya setelah ASEAN-Japan Summit yang ke 2 sejak 1977 dan 1987 itu juga akan diadakan pertemuan selanjutnya pada pertengahan Desember tahun 1997 di Malaysia pada pertemuan yang ke-3.
Unduh

PROSES PEMURNIAN PELAKSANAAN UUD 1945 TAHUN 1966

Sudah sejak 5 Juli 1959, kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, tetapi selama ini (sampai dengan awal 1966) masih banyak ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam prakteknya ternyata belum memperoleh pelaksanaan menurut jiwa dan bunyi ketentuan-ketentuan seperti dalam Undang-Undang Dasar dengan konsekuen.
Selain itu penyimpangan-penyimpangan ternyata juga memburuknya keadaan-keadaan politik dan keamanan serta kemerosotan di bidang ekonomi yang mencapai puncaknya dengan pemberontakan yang gagal G-30-S PKI sehingga berakibat kesulitan di dalam segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, kebudayaan dan lain-lainnya. Banyak mahasiswa dan pelajar sebagai eksponen angkatan ’66 terbentuk secara simbolik ikatan idiologi dan loyalitas dengan orde lama diputus sudah.
Dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966, maka sejak saat itu mulailah dapat dijamin usaha-usaha pelaksanaan dari pada salah satu Tri Tuntutan Rakyat, yaitu melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dengan murni dan konsekuen.Unduh

TINJAUAN POLSTRANAS TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI PERTANAHAN

Kebebasan berekspresi ditandai dengan maraknya demonstrasi di seluruh Indonesia, dan selanjutnya otonomi daerah merupakan tuntutan yang sangat mendasar dari semua daerah kepada pemerintah pusat untuk segera melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
Dengan ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998, MPR mengamanatkan kepada Presiden untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi daerah yang luas, adalah keleluasan daerah untuk menyelesaikan pemerintah yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintah, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fikal, agama serta kewenangan di bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Dengan diundangannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 maka maka terjadi perubahan politik nasional yang sangat drastis dalam hampir semua bidang pemerintahan umum di Indonesia. undang-undang ini berlaku sejak Mei 1999 dan secara efektif dilaksanakan sejak 1 Februari 2001. sebagai pelaksana dari ketentuan undang-undang tersebut, pertanahan termasuk yang menjadi urusan otonomi daerah. Di samping itu, keleluasan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalma penyelenggaranya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi.Unduh

PROSES SOSIAL, INTERAKSI SOSIAL, SERTA PERUBAHAN-PERUBAHAN SOSIAL DAN HUKUM

Proses sosial merupakan usaha-usaha bekerja sama antara para pihak, karena semua kegiatan-kegiatan manusia didasarkan pada gotong-royong. Pengetahuan tentang proses-proses sosial memungkinkan seseorang untuk memperoleh pengertian mengenai segi yang dinamis dari masyarakat atau gerak masyarakat.
Memang tidak dapat disangkal bahwa masyarakat mempunyai bentuk-bentuk strukturalnya yaitu kelompok-kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi dan kekuasaan, akan tetapi kesemuanya itu mempunyai suatu derajat dinamika tertentu yang menyebabkan pola-pola perilaku yang berbeda, tergantung dari masing-masing situasi yang dihadapinya.
Proses sosial itu terjadi akibat dari adanya suatu hubungan antara orang dengan perorangan, orang dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat lainnya, mereka saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada. Dengan perkataan lain proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama, misalnya pengaruh-mempengaruhi antara sosial dengan politik, politik dengan ekonomi, ekonomi dan hukum dan lain sebagainya.
Unduh

UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA BAGI PARA SISWA

Narkoba sudah menyebar ke seluruh pelosok dunia sehingga menimbulkan permasalahan yang bersifat internasional. Penyebaran tersebut merambah juga sampai di negara kita dan menjadi problem secara Nasional. Dengan besarnya angka pengangguran di negara kita tidak luput menjadi sasaran yang empuk bagi mereka yang berbisnis barang terlarang ini. Tentu hal ini berdampak negatif terhadap perkembangan pendidikan, karena sangat berpengaruh kepada peserta didik baik dari tingkat Mahasiswa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama, bahkan sampai pada tingkat SD. Jadi penyalahgunaan narkoba di negara kita ini sungguh sudah sangat memprihatinkan. Apabila hal ini tidak segera ditangani secara serius dan simultan oleh pihak pemerintah, orang tua dan masyarakat luas, maka sudah barang tentu akan merusak masa depan bangsa.
Unduh

PERANAN WANITA DALAM POLITIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sebagaimana kita ketahui bersama, seputar peranan wanita dalam berpolitik, terutama yang terkait dengan minimnya suatu partisipasi politik dan reprentasi wanita dalam penetapan kebijakandan kekuasaan memang bukan hal yang baru. Bahlkan mengenai pemberdayaan peranan wanita dalam politik akhirnya menjadi salah satu isu penting yang mencuat ke permukaan di tengah euphoria demokratisasi. Euphoria demokratisasi lebih jauh akan memunculkan suatu tuntutan terhadap pemerintah untuk melakukanreinterprentasi atas suatu logika dasar penataan interaksi antara wanita dengan laki-laki di dalam dunia politik. Selama ini, ada anggapan bahwa politik sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang cenderung patriarkhal; dengan kekuatan dan kekuasaan, baik secara kultur maupun struktur terpusat pada laki-laki.
Dalam sistem Islam, partisipasi dan peranan politik wanita akan diberikan dan dilaksanakan sesuai dengan norma-norma Islam. Islam juga mengharuskan wanita untuk memiliki kesadaran politik dan memperbolehkan wanita berkiprah dalam bidang politik tentu saja tanpa melupakan tanggung jawabnya sebagai ummun wanita rabbah al bait ( ibu sekaligus pengelola rumah tangga). Unduh

REFORMASI TERHADAP FUNGSI PARPOL

Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu di perhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik,maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Partai politik umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern atau yang sedang dalam proses memodernisasikan diri. Maka dari itu, dewasa ini di negara-negara baru pun partai sudah menjadi lembaga politik yang biasa di jumpai. Partai politik di pelopori oleh M. ostrogorsky (1902 ), Robert Michels (1911 ), Maucice Duverger (1951 ) dan Sigmund Neumann (1956 ).
Secara umum partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotany mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional- untuk melaksanakan kebijaksanaan- kebijaksanaan mereka. Dalam hal ini, saya ingin membahas tentang reformasi terhadap fungsi partai politik, yang mana banyak terjadi penyalah gunaan, terutama pada zaman orde baru yang dipegang oleh Soeharto. Unduh